PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN

  • Novita STIH Tambun Bungai Palangka Raya
  • Rama Agusmas STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Keywords: penegakan hukum, tindak pidana pengguna ponsel saat berkendara, pelaku

Abstract

Pada jaman milenial seperti sekarang ini penggunaan ponsel atau telpon genggam ataupun dalam istilah asing Handphone (HP) yang berfungsi sebagai alat komunikasi jaman modern yang dapat dibawa kapan saja dan dimana saja. akan tetapi seringkali penggunaan ponsel tidak pada tempat dan waktu yang pas, seringkali pada saat berkendara di jalan raya, para pengendara menerima telpon, mengirimkan atau menerima pesan, bermain game, memainkan aplikasi sosmed live dan lain lain, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena konsentrasi yang pecah dan tidak fokus akan pengendalian kendaraan yang dikendarainya. Seperti yang diketahui bahwa pengguna ponsel di Indonesia mencapai 371,4 juta pengguna atau 14,2% dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa, artinya rata-ratapenduduk  memakai 1,4 telpon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telpon seluler[1]. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat berkendaraan di jalan raya adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan setiap harinya di jalan raya. Dengan menekan peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat dalam berkendaraan demi keselamatan dirinya dan bagi orang lain.

 

                       [1]https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi diakses 02 Mei 2020

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, Mohamad, Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1989.
Azwar, Saifuddin, Reliabilitas dan Validitas, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997,
Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2014.
Chawizi Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002.
Djamali R. Abdoel. Pengatar Hukum Indonesia. Jakarta; Edisi Revisi Raja Grafindo Persada. 2006.
E.Y. Kanter dan SR Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta; Storia Grafika. 2002.
Fuady, Munir. TeoriHukumPembuktian (Pidaba dan Perdata). Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Hobbs F.D. Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Yogyakarta; Gajah Mada Universiti Press. 1995.
Kamisa. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya; Kartika. 1997.
Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (CetakanKetiga).
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta; PT. Rineka Cipta. 1993.
Najih Mokhammad dan Soimin. Pengatar Hukum Indonesia. Malang; Setara Press. 2014.
Prodjodikoro, Wirjono. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. RefikaAditama, Bandung, 2003.
P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
Radjab Untung S. Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung; CV. Utama. 2005
R. Soesilo. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor; Politeia, 1991.
R. Tresna. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta; Tiara Limited. 2002
Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1982.
Soekanto Sarjono. Polisi dan Lalu Lintas. Bandung; Mandar Maju. 1990.
Soekanto Sarjono. Sosiologi Suatu Pengatar. Jakarta; Raja Grafindo Persada.1982.
Soekanto Sarjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta; CV. Rajawali. 1983.
Saleh Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta; Aksara Baru. 1983.
Soesilo Prajogo. Pengnatar Hukum Pidana. Jakarta; Rineka Cipta.2001.
Suwardjoko Warpani P. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung; ITB. 2002
W.J. Poerwagamminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi.
http://www.suara.com/news/2019/01/19/203826/milenial-dominasi-angka-kecelakaan-polisi-pemicunya-karena-gadget
http://diglip.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf
https://nissan.co.id/artikel/artikel-features-and-tips/fakta-penggunaan-ponsel-saat-mengendarai-mobil.html
www.wikipedia.org Berkendara dengan Aman (Larangan Penggunaan Ponsel Saat Berkendaraan),
http://www.wartaonline.com Data Jumlah Kendaraan 2008-2011.
http://www.scribd.com Dibutuhkan Kesadaran Patuhi UU Lantas.
http://padangekspres.co.id Telepon Genggam.
http://id.wikipedia.org Penjelasan UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
http://kardady.wordpress.com Polisi Mulai Tilang Pengendara Pengguna Telepon Genggam.
http://www.wartaonline.com Ponsel Sumbang 30 Persen Kecelakaan di Jakarta.
Published
2022-03-31
How to Cite
Novita, & Agusmas, R. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 7(1), 65-82. Retrieved from https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/223